Saturday, May 4, 2013

Review Jurnal Penyelesaian Sengketa Ekonomi - Posting 3





PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI “MITRA MAYAPADA
USAHA” DI SURAKARTA


Penulis : Carina Mutiara Pramudyawardani
Tahun : 2010
Kata Kunci : Wanprestasi, perjanjian Kredit, hak Tanggungan.


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi materi mengenai
prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan Hak
Tanggungan serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perjanjian
kredit tersebut di Mitra Mayapada Usaha di Surakarta dan cara mengatasinya. 


PENDAHULUAN

Penyaluran dana yang dilakukan kepada masyarakat khususnya pengusaha
kecil dan ekonomi lemah merupakan kebijakan pemerintah dalam sektor
Perbankan. Penyaluran dana dapat dilakukan melalui pemberian kredit dengan
syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah jaminan untuk menjamin
kepastian pelunasan hutang dari debitur terhadap kreditur. Bentuk jaminan dapat
berupa gadai, hak tanggungan, dan fidusia. Dalam penulisan hukum ini, penulis
mengangkat masalah mengenai jaminan menggunakan Hak Tanggungan yang
termuat dalam Pasal 1 Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Hak
Tanggungan yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun
tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat
dibebani hak tanggungan. Dalam penulisan hukum ini, yang menjadi pemberi
pinjaman kredit atau kreditur bukanlah sebuah bank, tetapi berupa produk dari
suatu Bank swasta yaitu Bank Mayapada dan salah satu produk yang dikeluarkan
berupa sebuah Mitra kerja yang bernama Mitra Mayapada Usaha (MMU) dalam
menjalankan usahanya tersebut mendapat pengawasan atau kedudukannya berada
di bawah penguasaan Bank Mayapada. Pemberian kredit yang terjadi di Surakarta oleh pihak Mitra Mayapada
Usaha tidak selalu dapat berjalan lancar dan baik, suatu saat jika pemberi
pinjaman kredit atau kreditur mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari
warga Surakarta yang mengajukan pinjaman atau disebut dengan debitur karena
kelalaian dan atau kesengajaan debitur dan atau adanya sesuatu hal lain yang
sifatnya memaksa serta tiba-tiba, misalnya terjadi bencana alam, tanah longsor,
kebakaran, gempa bumi maupun banjir yang melanda di Surakarta menyebabkan
warga Surakarta kehilangan sebagaian bahkan seluruh harta kekayaannya yang
mereka miliki, pihak Mitra Mayapada Usaha tidak dapat begitu mudah memaksa
debitur untuk segera melunasi hutang karena keadaan debitur tidak
memungkinkan untuk segera melunasi hutang akan tetapi debitur tetap
mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterima berikut
bunganya sesuai dengan perjanjian.


PEMBAHASAN

C. Permasalahan yang Timbul dalam Perjanjian Kredit Menggunakan Hak
Tanggungan dan Cara Mengatasi Permasalahan di Mitra Mayapada
Usaha (MMU) di Surakarta

1. Permasalahan yang Timbul dalam Perjanjian Kredit dengan
Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 24
Desember 2009, dengan bapak Yuli sebagai pimpinan area Mitra Mayapada
Usaha (MMU) di Surakarta dapat ditemukan beberapa permasalahan yang timbul
dalam perjanjian kredit menggunakan Hak Tanggungan yang menimbulkan
wanprestasi di Mitra Mayapada Usaha di Surakarta, antara lain :
1. Pihak pemegang Hak Tanggungan kesulitan mengawasi penggunaan barang
jaminan yang dititipkan pemberi Hak Tanggungan, mempergunakan barang
jaminannya seenaknya sehingga akan menurunkan nilai barang.
2. Pihak pemegang Hak Tanggungan cukup kesulitan untuk melakukan
pengawasan secara langsung akan penggunaan kredit yang dicairkan. Hal
tersebut disebabkan banyaknya pemberi Hak Tanggungan yang harus diawasi.
3. Pihak pemberi Hak Tanggungan biasanya mempersulit untuk menyerahkan
barang jaminannya, apabila adanya penarikan terhadap barang jaminan atau
penyitaan oleh pihak Mitra Mayapada Usaha.

2. Cara untuk Mengatasi Permasalahan Akibat Wanprestasi di MMU
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala tersebut
pihak Mitra Mayapada Usaha (MMU) di Surakarta melakukan upaya-upaya
sebagai berikut:
1. Untuk mengawasi terhadap barang jaminan yang dipinjamkan kepada pemberi
Hak Tanggungan pihak Mitra Mayapada Usaha (MMU) di Surakarta
memeriksa secara berskala satu (1) bulan sekali terhadap barang jaminan yang
dipinjamkan tersebut.
2. Untuk mengatasi penggunaan kredit, pihak Mitra Mayapada Usaha (MMU) di
Surakarta akan mengadakan pemeriksaan serta mengadakan analisis secara
periodik usaha pemberi Hak Tanggungan secara kelayakan usahanya.
3. Agar pihak pemberi Hak Tanggungan mau menyerahkan barang jaminannya
dengan suka rela kepada pihak Mitra Mayapada Usaha (MMU) di Surakarta,
melakukan pendekatan dan memberikan pengertian kepada debitur yang cidera
janji agar mau dengan suka rela untuk melunasi utangnya atau menyerahkan
barang jaminan tesebut untuk dilakukan penyitaan oleh pihak Mitra Mayapada
Usaha (MMU) untuk dilakukan pelelangan dan apabila pihak debitur tidak mau
menyerahkan barang jaminannya, pihak Mitra Mayapada
Usaha (MMU) akan menyerahkan permasalahan tersebut pada Kantor
Penyelesaian Perselisihan Piutang Negara (KP3N).




Sumber Jurnal : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI “MITRA MAYAPADA
USAHA” DI SURAKARTA oleh CARINA MUTIARA PRAMUDYAWARDANI

 



No comments:

Post a Comment